Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Pihak Pihak Status Perkara
47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg Andrias dkk PT Pantjatunggal Knitting Mill Pemberitahuan Putus Kasasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 17 Sep. 2020
Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Nomor Perkara 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg
Tanggal Surat Rabu, 05 Agu. 2020
Nomor Surat
Pihak
NoNama
1Andrias dkk
Pihak
NoNamaNama Pihak
1Heri Budi Utoyo SHAndrias dkk
Pihak
NoNama
1PT Pantjatunggal Knitting Mill
Pihak
Petitum

DALAM POKOK PERKARA :

 

1.   Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

 

2.   Menyatakan Hubungan Kerja antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terhitung sejak putusan ini dibacakan.

 

3.   Menghukum  TERGUGAT  untuk  membayar  ganti  rugi  atas  terjadinya  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  dilakukan  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada PARA PENGGUGAT secara tunai sebesar :

 

1)  PENGGUGAT I, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290..000,-

(enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

2)  PENGGUGAT II, sebesar sisa kontrak 8 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 21.720.000,-

(dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

 

3)  PENGGUGAT III, sebesar sisa kontrak 6 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290..000,-

(enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

4)  PENGGUGAT IV, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 13.575.000,-

(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

5)  PENGGUGAT V, sebesar sisa kontrak 10 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 27.150.000,-

(dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

 

6)  PENGGUGAT VI, sebesar sisa kontrak 11 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 29.865.000,-

(dua puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

 

7)  PENGGUGAT VII, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 13.575.000,-

(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

8)  PENGGUGAT  VIII,  sebesar  sisa  kontrak   6  bulan  x  Rp.  2.715.000,-  =  Rp.

16.290..000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

9)  PENGGUGAT IX, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 13.575.000,-

(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

10) PENGGUGAT X, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 13.575.000,-

(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

11) PENGGUGAT XI, sebesar sisa kontrak 5 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 13.575.000,-

(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

 

12) PENGGUGAT XII, sebesar sisa kontrak 7 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 19.005.000,-

(Sembilan belas juta lima ribu rupiah);

 

13) PENGGUGAT  XIII,  sebesar  sisa  kontrak  11  bulan  x  Rp.  2.715.000,-  =  Rp.

29.865.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

 

14) PENGGUGAT XIV, sebesar sisa kontrak 9 bulan x Rp. 2.715.000,- = Rp. 24.435.000,-

(dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

 

Jumlah keseluruhan ganti rugi yang wajib dibayar TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 268.785.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

 

4.   Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah selama masa proses hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PARA PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dikalikan 6 (enam) bulan, yang perinciannya sebagai berikut:

 

1)  PENGGUGAT I, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

2)  PENGGUGAT II, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

3)  PENGGUGAT III, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

4)  PENGGUGAT IV, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

5)  PENGGUGAT V, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

6)  PENGGUGAT VI, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

7)  PENGGUGAT VII, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

8)  PENGGUGAT VIII, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

9)  PENGGUGAT IX, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

10) PENGGUGAT X, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

11) PENGGUGAT XI, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

12) PENGGUGAT XII, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

13) PENGGUGAT XIII, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

14) PENGGUGAT XIV, sebesar 6 x Rp. 2.715.000,- = Rp. 16.290.000,- (enam belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

 

Jumlah keseluruhan upah proses perselisihan hubungan industrial yang wajib dibayar TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 228.060.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

 

5.   Meletakkan sita jaminan terhadap TERGUGAT berupa tanah dan bangunan dengan Luas tanah 1,8 Ha, Luas bangunan 12.600 m2 yang berada di Jl. Mpu Tantular Nomor : 67 B Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan aset milik TERGUGAT.

 

6.  Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan isi putusan tersebut.

 

7.   Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij vooraad);

 

8.   Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

 

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak