Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Permohonan PKPU”) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU (SO SIANG REN) untuk seluruhnya;

    Menetapkan TERMOHON PKPU I (PT. LANISANTOSO SETIABDI), TERMOHON PKPU II (ANDRI SANTOSO) dan TERMOHON PKPU III (LANI HARYATI) secara bersama-sama dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;

    Menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

    Mengangkat:

    EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03- 181, yang berkantor di Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan, Jalan Medoho Permai No. 5, Semarang, Jawa Tengah;
    PRINGGO SANYOTO, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-224 AH.04.03-2018, yang berkantor di Kantor Hukum KRESNA & Associates, Apartemen Sky View, Lantai  6, Unit 601, Jalan Lengkong Gudang Timur, BSB City, Tangerang Selatan;
    MUHAMMAD DIRGANTARA INDONESIA, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU- 128 AH.04.03-2020, yang berkantor di Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan, Jalan Medoho Permai No. 5, Semarang, Jawa Tengah; dan
    MUHAMMAD ARFAH, S.H., Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-255 AH.04.03-2020, yang berkantor di The H Tower, 12th Floor, Unit 12-D, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 20, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940;

Sebagai Pengurus PKPU dalam hal PARA TERMOHON PKPU diberikan PKPU Sementara maupun Tetap atau mengangkat Pengurus PKPU tersebut sebagai Kurator dalam hal PARA TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit;

    Menetapkan imbalan jasa Pengurus PKPU dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

    Menghukum PARA TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.