1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap PT Sahabat Unggul International, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Raya Klepu KM 2,5 RT.007/RW.001, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan PT Sahabat Unggul International, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Raya Klepu KM 2,5 RT.007/RW.001, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;

 

3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

 

4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai permohonan ini;

 

5. Menunjuk dan Mengangkat:

1) Saepul Anwar, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-53.AH.04.05-2024, Beralamat di AH Law Office, Ruko Graha Anggrek Mas, No 46, Prapatan Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur;

 

2) William Erwin Davin Susanto, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-914.AH.04.05-2025, Tanggal 26 Juni 2025, dengan domisili hukum di Law Office Suwandi & Associate, Menara Karya, 28Th Floor, Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950;

 

3) Kibu Hutabri Prastya, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-26.AH.04.06-2024, Tanggal 16 Februari 2024, dengan domisili hukum di Wish & Partner’s, Jl Intan, Blok D No. 5, RT 007/RW002, Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12430;

Sebagai TIM PENGURUS dalam proses PKPU Termohon PKPU dan sebagai TIM KURATOR dalam proses Kepailitan nantinya dalam perkara a quo;

 

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

 

7. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil Termohon PKPU serta Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

8. Menetapkan imbalan jasa Para Pengurus dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

 

9. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono).