1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;

 

2. Menetapkan Termohon PKPU berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 45 (empat puluh lima) hari beserta seluruh akibat hukumnya;

 

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;

 

4. Menunjuk dan mengangkat:

a. Sdr. Manonga Simbolon, S.E., CRA., CTL, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-374 AH.04.03-2020, tanggal 23 Desember 2020 dan berkantor pada Mitra Sejati Consult (MSC) yang beralamat di Sudirman Tower Condominium Tower B Unit MP 21 A, Jalan Garnisun Dalam Nomor 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930;

b. Sdr. R.M. Otty Hendrawan N., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-319 AH.04.03-2021, tanggal 16 April 2021 dan berkantor pada Otty Hendrawan & Associates yang beralamat di Jalan Cendrawasih III Nomor 11/P, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU/ Uresh Chander dikenal juga dengan nama Chandru T Dasani a quo;

 

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan selesai;

 

6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

 

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).