Bahwa  Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG selaku KOMISARIS  PT DUA PULAU ENERGI , NPWP: 60.252.833.3-011.000,   bersama-sama dengan  RAHMADI alias AHMAD selaku Direktur  (diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu dibulan Agustus 2022  sampai dengan bulan Desember  2022  atau pada waktu-waktu  lain setidak-tidaknya antara bulan Agustus  sampai dengan bulan Desember di Tahun 2022 , bertempat di Kantor Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jakarta Selatan dimana PT DUA PULAU ENERGI (Virtual office) yang berkantor di Gedung  Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Lt. 2 Ruang 210, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. C22 Kuningan RT 000 RW 000 Setiabudi Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdaftar dan melaporkan Surat Pemberitahuaan Perpajakan ,  atau ditempat lain berdasarkan Pasal 165 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana tempat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal di Kota Semarang atau setidak-tidaknya lebih dekat dengan Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak,  pihak lain yang menyuruh melakukan, yang  turut serta melakukan, yang menganjurkan,  atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa Wajib Pajak PT  DUA PULAU ENERGI (PT.DPE) berdiri tahun 2022  dengan NPWP 60.252.833.3-011.000 berdomisili di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Lt. 2 Ruang 210, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. C22 Kuningan RT 000 RW 000 Setiabudi Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdaftar KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu yang didirikan bersama-sama oleh Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG yang   berdomisili   BR. Dinas    Manggan, Kel. Nongan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem dan RAHMADI alias AHMAD yang berdimisili di Banjarmasin  (diajukan dalam Berkas Perkara terpisah).
• Bahwa alamat kegiatan usaha PT  DUA PULAU ENERGI  adalah di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail Lt. 2 Ruang 210, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. C22 Kuningan RT 000 RW 000 Setiabudi Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kantor Virtual Office.
• Bahwa kegiatan usaha PT DUA PULAU ENERGI berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas ;
• Bahwa pada tahun 2022 susunan pengurus PT DUA PULAU ENERGI adalah  RAHMADI alias AHMAD selaku Direktur dan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG selaku Komisaris berdasarkan akte pendirian Perusahaan No. 01 tanggal 13 Juli 2022 oleh notaris ADE MULYADI, SH, MKn.
• Bahwa  mulai saat pendirian pada tanggal 13 Juli 2022 PT DUA PULAU ENERGI tidak memiliki karyawan selain RAHMADI alias AHMAD sebagai Direktur dan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG sebagai Komisaris.
• Bahwa dalam menjalankan kegiatan perusahaan RAHMADI alias AHMAD, selaku Direktur menjalankan kegiatan operasional dari wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan sedangkan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG menjalankan kegiatan operasional dari wilayah Bali dan sekitarnya.

• Bahwa bermula disekitar pertengahan tahun 2022, sebelum RAHMADI alias AHMAD dan  Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG mendirikan PT DUA PULAU ENERGI,  terdakwa  RAHMADI alias AHMAD dan KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG bersepakat untuk bekerja sama menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) bagi perusahaan yang membutuhkan ;
• Bahwa kemudian dikarenakan ada beberapa perusahaan yang membutuhkan faktur pajak TBTS tersebut Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG menghubungi RAHMADI alias AHMAD di nomor WA 0812-5050-5091, Karena pada saat itu terdapat beberapa perusahaan yang mencari Faktur Pajak tanpa disertai barang, diantaranya PT GIZA UTAMA ENERGI berkantor di Desa Jogoloyo Wonosalam Kabupaten Demak Jawa tengah, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI yang berkantor di Krese No. 468 Semarang Jawa tengah, PT PAKU BUMI PERKASA yang berkantor di Jalan Rungkut Alang Alang No. 139 Rungkut Kota Surabaya , dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI yang berkantor di Menara BCA Grand Indonesia Jakarta Pusat.
• Bahwa masih disekitar pertengahan tahun 2022,  BUDI SULISTIO menghubungi KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG dan menjelaskan bahwa ada yang ingin mencari kelebihan faktur PPN, serta menginfokan bahwa pihak yang membutuhkan kelebihan Faktur PPN akan menghubungi KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG adalah Direktur PT NGEGALI REDJEKI ENERGI yang bernama TEGUH GONDO ARUM, sedangkan untuk PT GIZA UTAMA ENERGI,  KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG dihubungi oleh Joko Widodo (melarikan diri), dan untuk PT. Paku Bumi Perkasa dihubungi oleh Staf PT. Paku Bumi Perkasa dengan Persetujuan ARIES EKO SETYAWAN selaku Direktur, sedangkan untuk PT. SWASTIKA JAYA MANDIRI, sdr. KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG lupa siapa yang menghubunginya
• Bahwa kemudian Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG menghubungi terdakwa RAHMADI alias AHMAD di nomor WA 0812-5050-5091 memberitahukan bahwa Direktur PT NGEGALI REDJEKI ENERGI yang bernama TEGUH GONDO ARUM membutuhkan Faktur lebih (Faktur TBTS), Kemudian RAHMADI alias AHMAD meminta data nilai faktur yang dibutuhkan beserta nama Wajib Pajak yang membutuhkan. Terkait proses pencantuman atau penginputan data perusahaan pembeli, jumlah dan nilai barang serta nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak TBTS Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG yang menyiapkan setelah menanyakan kebutuhan PPN dari para Wajib  Pajak Pengguna ;

• Bahwa kemudian RAHMADI alias AHMAD menghubungi saudara MISDI untuk mencarikan Faktur Pajak. Kemudian saudara MISDI mengambil Faktur Pajak atas nama PT PETROLUEM BERKAH ENERGI ABADI  dan menjual kepada RAHMADI alias AHMAD dengan harga kisaran 22% nilai PPN yang tertera dalam Faktur.

• Bahwa kemudian RAHMADI alias AHMAD menghubungi Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG meminta data nilai faktur yang dibutuhkan beserta nama Wajib Pajak yang membutuhkan untuk diserahkan kepada saudara MISDI ;
• Bahwa setelah data nilai faktur yang dibutuhkan dari PT GIZA UTAMA ENERGI, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI, PT PAKU BUMI PERKASA, dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI yang diserahkan oleh KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG diteruskan oleh RAHMADI alias AHMAD kepada saudara MISDI untuk dibuatkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya oleh PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI ;
• Bahwa setelah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya di terbitkan oleh PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI, kemudian RAHMADI alias AHMAD mengirimkannya dalam bentuk Soft Copy melalui pesan Whatsapps kepada Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG yang akan digunakan oleh PT GIZA UTAMA ENERGI, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI, PT PAKU BUMI PERKASA, dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI ;
• Bahwa untuk faktur pajak TBTS yang diterbitkan oleh PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI,  RAHMADI alias AHMAD menjual kepada Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG dengan harga sebesar 30% s.d 36?ri Nilai  PPN yang tertera dalam faktur pajak TBTS, sedangkan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG menjual kepada PT GIZA UTAMA ENERGI, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI, PT PAKU BUMI PERKASA, dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI bervariasi kepada para pengguna di kisaran 42%s.d 55?ri Nilai PPN ;
• Bahwa selanjutnya di awal September tahun 2022, RAHMADI alias AHMAD dan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG bersepakat bersama-sama untuk menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) PT DUA PULAU ENERGI untuk digunakan menerbitkan Faktur Pajak TBTS, sehingga terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG bersama-sama RAHMADI alias AHMAD menggunakan  perusahaan sendiri untuk mengambil keuntungan sendiri dari penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut.
• Bahwa tugas Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG mencarikan customer Wajib Pajak Pengguna dan menanyakan kebutuhan PPN. Selanjutnya setelah Wajib Pajak Pengguna memberikan data kebutuhan PPN, Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG kemudian meminta data berupa PO yang berisi nilai barang beserta kuantitas dan harga termasuk identitas Wajib Pajak lengkap dengan Nama Wajib Pajak dan NPWP untuk kebutuhan pembuatan Faktur Pajak TBTS yang dilakukan oleh RAHMADI alias AHMAD.
• Bahwa kemudian RAHMADI alias AHMAD dengan mempergunakan Laptopnya membuat sendiri Faktur pajak TBTS berdasarkan rincian data yang diterima dari  Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG,setelah selesai kemudian RAHMADI alias AHMAD mengirimkan soft copy faktur pajak TBTS tersebut kepada Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG melalui aplikasi   Whaatsapps ;
• Bahwa setelah pendirian PT DUA PULAU ENERGI tersebut, terdakwa RAHMADI alias AHMAD sengaja belajar untuk menjalankan aplikasi resmi DJP terkait penerbitan Faktur Pajak di KPP, sehingga RAHMADI alias AHMAD dengan laptopnya dari Kalimantan Selatan dapat terbiasa menerbitkan Faktur Pajak yang diminta.

• Bahwa Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG tidak pernah bertemu dengan para pengguna, untuk pemesanan Faktur Pajak tersebut dilakukan hanya lewat telepon dan Whatsapp di nomor Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG, yaitu 087862318999 dan beberapa pengguna PT GIZA UTAMA ENERGI, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI, PT PAKU BUMI PERKASA, dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI.
• Bahwa harga faktur pajak yang dijual kepada para pengguna dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Penjualan Faktur Pajak TBTS dari PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI dan  PT DUA PULAU ENERGI kepada PT NGEGALI REDJEKI ENERGI pada bulan Agustus s.d Oktober 2022 adalah kisaran sebesar 42% s.d 50?ri nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
• Penjualan Faktur Pajak TBTS dari PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI dan PT DUA PULAU ENERGI kepada PT GIZA UTAMA ENERGI pada bulan Agustus s.d November 2022 adalah kisaran sebesar 52.5?ri nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
• Penjualan Faktur Pajak TBTS dari PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI dan PT DUA PULAU ENERGI kepada PT PAKU BUMI PERKASA pada bulan Agustus s.d Desember 2022 adalah kisaran sebesar 55?ri nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
• Penjualan Faktur Pajak TBTS dari PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI dan PT DUA PULAU ENERGI kepada PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI pada bulan Agustus s.d Desember 2022 adalah diperkirakan sebesar 42% s.d. 55?ri nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;

• Bahwa terkait pembayaran atas penjualan faktur pajak, dilakukan transfer dari dan ke beberapa rekening, diantaranya sbb:

• Rekening Pengirim (Pengguna FP TBTS), yaitu:
  • • • Rekening BCA nomor 017-5757444 atas nama  NGEGALI REDJEKI ENERGI
      • Rekening BRI nomor 008301002588569 atas nama  TEGUH GONDO ARUM.
• Rekening Penerima dari Wajib Pengguna (Penampungan) yaitu:
  • • • Rekening BCA nomor 773-0505684 atas nama NI NYOMAN SUHARTI dan
      • Rekening BRI nomor 461001004106502 atas nama KOMANG HENDRA ARYAWAN.
• Rekening Penerima (Penerbit FP TBTS) dari Rekening Penampungan yaitu:
  • • • Rekening BRI nomor 1701096411509 atas nama RAHMADI alias AHMAD.
      • Rekening BCA nomor 0512061115 atas nama RAHMADI alias AHMAD.
      • Rekening Mandiri nomor 1450013579061 atas nama KOMANG HENDRA ARYAWAN

• Bahwa setelah Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG menerima pembayaran baru selanjutnya akan dilakukan pengiriman faktur pajak atas nama PT DUA PULAU ENERGI dan PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI dalam Bentuk soft copy melalui pesan Whatsapp, dan kemudian uang pembayaran tersebut diteruskan kepada RAHMADI alias AHMAD ;

• Bahwa diantara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2022, selain PT DUA PULAU ENERGI, RAHMADI alias AHMAD dan  Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG dan juga menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak TBTS atas nama PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI kepada PT GIZA UTAMA ENERGI, PT NGEGALI REDJEKI ENERGI, PT PAKU BUMI PERKASA, dan PT SWASTIKA JAYADI MANDIRI.
• Bahwa total seluruh Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan RAHMADI alias AHMAD dan Terdakwa KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG adalah sebagai berikut :
• Rincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT DUA PULAU ENERGI, NPWP: 60.252.833.3-011.000, dalam kurun waktu tahun 2022 :

   Wajib Pajak Pengguna yaitu NGEGALI REDJEKI ENERGI, NPWP: 63.707.681.1-509.000

  Wajib Pajak Pengguna yaitu GIZA UTAMA ENERGI, NPWP: 85.988.033.8-515.000

 Wajib Pajak Pengguna yaitu PAKU BUMI PERKASA, NPWP: 86.205.867.4-615.000

Wajib Pajak Pengguna yaitu SWASTIKA JAYADI MANDIRI, NPWP: 63.569.558.8-071.000

• Bahwa Adapun Rincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PETROLEUM BERKAH ENERGI ABADI, NPWP. 63.358.689.6-061.000, dalam kurun waktu tahun 2022 :

                 Wajib Pajak Pengguna yaitu GIZA UTAMA ENERGI, NPWP: 85.988.033.8-515.000

Wajib Pajak Pengguna yaitu NGEGALI REDJEKI ENERGI, NPWP: 63.707.681.1-509.000

Wajib Pajak Pengguna yaitu PAKU BUMI PERKASA, NPWP: 86.205.867.4-615.000

Wajib Pajak Pengguna yaitu SWASTIKA JAYADI MANDIRI, NPWP: 63.569.558.8-071.000

Bahwa Total rincian Rekapitulasi  Faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya sebagai berikut :

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa  KOMANG HENDRA ARYAWAN alias KOMANG bersama sama dengan RAHMADI alias AHMAD menimbulkan  kerugian pada pendapatan negara akibat menerbitkan Faktur Pajak TBTS adalah sebesar jumlah PPN dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut adalah sebesar Rp  8.457.327.619,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Belas Rupiah).

            Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf (a) Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo pasal  126 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana.