SURAT DAKWAAN

No Reg Perkara: PDS-08/M.3.42/Ft.1/12/2024

1. IDENTITAS TERDAKWA:

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN:

1. DAKWAAN:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa LISTIYONO Bin KURI (alm) selaku Direktur CV Bintang Karya bersama-sama dengan Saksi Drs Joko Waluyo Bin (alm) Harjono Bedjo (Terpidana dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141/0630/2016 tanggal 14 November 2016, pada kurun waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah memanipulasi pelaksanakan pembangunan Fisik di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diketahui merupakan pekerjaan swakelola serta terhadap pekerjaan fisik terdapat perbedaan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28/ PRT/M2016, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Semarang No 12 Tahun 2016, Pasal 9: “Pengadaan barang/ jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat”; Pasal 10 ayat (1): “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/ jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/ atau diawasi sendiri oleh penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat”; Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Pasal 3 ayat (1). Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa LISTIYONO Bin (alm) KURI sebesar Rp. 124.191.693,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu ribu Enam Ratus sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp. 1.010.806.407,00- (Satu Milyar Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2018, Dan 2019 Pada Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Nomor SR-850/PW11/5.2/2020 Tanggal 30 Desember 2020, dengan cara-cara sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Desa Plumbon mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, sebesar Rp 1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Peraturan Desa Plumbon Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Pendapatan Desa Plumbon berdasarkan APBDES Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

kemudian diadakan Perubahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Plumbon Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dengan rincian:

• Bahwa Terdakwa LISTIYONO Bin KURI (Alm) selaku Direktur CV Bintang Karya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 503/46/PK/111/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang bergerak di bidang pengadaan usaha perdagangan, serta Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 11.17.3.46.01472 tanggal 25 Maret 2014 dengan alamat Dsn. Kalegen RT 007/002 Ds. Dersensari, Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang memiliki kegiatan usaha pokok perdagangan besar berbagai macam material bangunan.
• Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2018, Terdakwa selaku Direktur CV Bintang Karya mendapat tawaran dari Saksi Drs Joko Waluyo Bin (alm) Harjono Bedjo selaku Kepala Desa Plumbon periode 2016-2022 untuk menjadi Penyedia Barang/ Jasa dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan material pembangunan jalan di Desa Plumbon  yang anggarannya bersumber dari Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan Perdes Plumbon Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2018 Pemerintah Desa Plumbon yang diubah dalam Peraturan Desa Plumbon Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 dan Perdes Plumbon Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) tahun 2019 Pemerintah Desa Plumbon.
• Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa menemui Saksi Supadi Bin (alm) Sungkono (Sekretaris Desa) dan Saksi Khaerodin Bin Zumri (Ketua Tim Pelaksana Kegiatan/ TPK) dan menyetujui bahwa Terdakwa menjadi penyedia material serta mengadakan tukang/ tenaga.
• Bahwa selanjutnya Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) di atas meterai selaku Pihak Kedua, yang ditandatangani juga oleh Saksi Khaerodin Bin Zumri (Ketua TPK) sekalu Pihak Pertama, serta Mengetahui: Saksi Drs Joko Waluyo Bin (alm) Harjono Bedjo (Kepala Desa Plumbon), dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa Saksi Drs Joko Waluyo Bin (alm) Harjono Bedjo selaku Kepala Desa memilih CV Bintang Karya selaku pihak ketiga sebagai Penyedia tanpa melalui proses pemilihan sebagaimana mestinya, namun hanya formalitas saja, dan selanjutnya pekerjaan fisik dilakukan seolah-olah secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang diketuai oleh Saksi Khaerodin Bin Zumri, yang sebenarnya dilakukan oleh tenaga yang disediakan oleh Terdakwa.
• Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, yaitu: Pembangunan Jalan Aspal Dusun Dukuh Timur - Golo; Pembangunan Jalan Aspal Dusun Krajan; Pembangunan Jalan Makadam Dsn Golo; dan Rehab Jalan Aspal Dusun Dukuh Timur merupakan pekerjaan swakelola yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Semarang No. 1 Tahun 2018 tentang  Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang tahun anggaran 2018, yang artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/ kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar Desa.
• Bahwa menurut Pasal 14 Peraturan Bupati Semarang No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang tahun anggaran 2018, Pengadaan Barang/ jasa melalui penyedia dapat dilaksanakan untuk mendukung swakelola meliputi: pembelian material; sewa peralatan; dan penyedia tenaga kerja.
• Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, pengadaan barang dan jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip: efisiensi; efektif; transparan; pemberdayaan Masyarakat; gotong royong; dan akuntabel.
• Bahwa pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, yaitu Pembangunan Jalan Aspal dan Drainase Dusun Pateran, menurut Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi jawa Tengah Tahun 2017 pada prinsipnya dilaksanakan secara Swakelola gotongroyong dan tidak boleh di laksanakan oleh pihak ketiga/ diborongkan kecuali pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/ atau peralatan berat.
• Bahwa setelah melakukan penandatangan SPK untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, Terdakwa melaksanakan pekerjaan dengan melakukan pembelian material, sewa alat, serta mengadakan tukang, yang mana uang pekerjaan diterima setelah pekerjaan selesai, dikurangi pajak sebagai berikut:

• Bahwa setelah menandatangani SPK, Terdakwa melakukan belanja material sesuai kebutuhan dalam SPK ke beberapa toko material menggunakan uang pribadi Terdakwa terlebih dahulu dan melaporkannya kepada Ketua TPK yaitu Saksi Khaerodin Bin Zumri dengan menyerahkan nota pembelian dari CV Bintang Karya.
• Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat swakelola.
• Bahwa Terdakwa juga menyediakan tenaga atau tukang dalam melaksanakan pekerjaan fisik baik untuk pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Provinsi.
• Bahwa biaya tukang untuk kegiatan Pembangunan dengan anggaran bersumber dari Dana Desa tidak termasuk dalam SPK.
• Bahwa Terdakwa menalangi atau membayar terlebih dahulu seluruh biaya tukang untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Bantuan Keuangan Provinsi.
• Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan fisik tersebut di atas, Terdakwa mengerjakannya sendiri sebagai kontraktor swasta dan tidak melibatkan Saksi Khaerodin Bin Zumri selaku Ketua TPK.
• Bahwa Terdakwa menyerahkan pembuatan seluruh laporan pertanggung jawaban kepada TPK karena pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan swakelola yang seharusnya dikerjakan oleh TPK dan bukan Terdakwa, karena Terdakwa hanya bertindak sebagai Penyedia sesuai SPK.
• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang No 050/1989/2020 tanggal 22 Desember 2020 terhadap paket pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Bintang Karya adalah sebagai berikut:

1. Pengaspalan Jalan Dusun Dukuh Timur – Golo (SPK No: 06/TPK/2018 tanggal 20 April 2018)

Volume material yang terpasang tidak sesuai dengan realisai yang tertera dalam lampiran berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan bahan material yang ditanda tangani oleh CV Bintang Karya, TPK, dan Kepala Desa dengan uraian sebagai berikut:

Atas perbedaan volume tersebut, setelah dikurangi dengan pajak didapatkan selisih: Rp 9.637.710,- (Sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

1. Pengaspalan Dusun Krajan (SPK No: 06/TPK/2018 tanggal 20 April 2018)

Volume material yang terpasang tidak sesuai dengan yang tertera dalam lampiran berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan bahan material yang ditanda tangani oleh CV Bintang Karya, TPK, dan Kepala Desa dengan uraian sebagai berikut:

Atas perbedaan volume tersebut, setelah dikurangi dengan pajak didapatkan selisih: Rp 14.695.283,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

1. Pembangunan Jalam Makadam Dusun Golo (SPK No: 06/TPK/2018 tanggal 30 Juli 2018)

Antara perencanaan, realisasi, dan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya selisih.

Laporan Hasil Kajian dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang No 050/1989/2020 tanggal 22 Desember 2020:

1. Pembangunan Jalan Aspal dan Drainase Dusun Pateran (BanKeu Provinsi, SPK No: 05/TPK/PROV/2018 tanggal 17 Desember 2018)

Nilai SPK dan Realisasi:

Terdapat perbedaan antara Nilai Realisasi dengan hasil pemeriksaan Laporan Kajian Ahli Fisik dari Dinas Pekerjaan:

Pembangunan Aspal:

Pembangunan Drainase:

Atas perbedaan volume tersebut, setelah dikurangi dengan pajak didapatkan selisih: Rp 37.871.531,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

1. Pembangunan Pengaspalan Jalan Dusun Dukuh Timur (SPK No: 06/TPK/2019 tanggal 19 Maret 2019)

Nilai dalam SPK dan Realisasi:

Laporan Hasil Kajian dari Ahli Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang No 050/1989/2020 tanggal 22 Desember 2020:

Atas perbedaan volume tersebut, setelah dikurangi dengan pajak didapatkan selisih: Rp 61.987.169,- (enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

• Berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Provinsi Jawa Tengah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang Nomor SR-850/PW11/5.2/2020 tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut:

1. Sifat pekerjaan ini adalah swakelola, dimana yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Namun kenyatannya kegiatan ini diserahkan pengerjaannya kepada Terdakwa Listiyono, dimana seluruh dananya diserahkan kepada yang bersangkutan;
2. Kwitansi pembelian material yang dijadikan bukti-bukti pertanggungjawaban bukanlah bukti yang sebenarnya dari toko atau tempat pembelian material, tapi kwitansi yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa