I.DALAM PROVISI

1.Mengabulkan permohon provisi Pembantah;

2.Menyatakan menghentikan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 32/Rsl.Eks/2023/PN.Smg., tanggal 17 November 2023;

II.DALAM POKOK PERKARA:

1.Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah untuk keseluruhannya;

2.Menyatakan menurut hukum bahwa Pembatah adalah Pembantah Yang Beritikad Baik;

3.Menyatakan menurut hukum pembelian aset milik Pembantah Pembantah berupa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2833/Kedungpani, luas 180/200m2, tercatat atas nama Pembantah, terletak di Perumahan Taman Bunga Blok B3-7, Kel. Kedungpani, Kec. Mijen, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah yang dilakukan oleh Terbantah dengan cara AYDA adalah cacat dan batal secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4.Menyatakan menurut hukum bahwa Terbantah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5.Menghukum Terbantah untuk memberikan ganti kerugian kepada Pembantah berupa :

-Kerugian Materiil berupa harga jual rumah berdasarkan harga jual pasar sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga milliar lima ratus juta rupiah);

-Kerugian Imateriil berupa rasa cemas, hidup dalam tekanan dan ketakutan yang membuat kondisi mental dan pikiran menjadi drop akan kehilangan rumah tempat tinggalnya beserta anak-anak yang dikasihi dengan adanya persoalan hukum berupa rumah tempat tinggal Pembantah yang dilakukan eksekusi saat ini yang dapat dinilai dengan uang sejumlah                                                      Rp. 3.000.000.000,- (tiga milliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang patut dibayarkan oleh Terbantah secara sekaligus dan seketika saat perkara a quo diputus pada tingkat pertama adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milliar lima ratus juta rupiah)

6.Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap putusan  a quo karena proses peralihannya bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7.Menghukum Terbantah untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

8.Menyatakan putusan perkara a quo dapatlah dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan ada, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).