Kembali |
Nomor Perkara | Pihak | Pihak | Status Perkara |
48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg | RIZAL RAMDHANI, SH. | ANANG PURYONO, SP Bin Alm SOETOPO | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 15 Mei 2018 |
Klasifikasi Perkara | Tindak Pidana Korupsi |
Nomor Perkara | 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg |
Tanggal Surat Pelimpahan | Selasa, 15 Mei 2018 |
Nomor Surat Pelimpahan | B-06/O.3.21/Ft.1/05/2018 |
Pihak | |
Pihak | |
Pihak | |
Dakwaan | PRIMAIR : -------Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SUBSIDIAIR : -------Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP--------
DAN KEDUA : PRIMAIR : -------Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBSIDIAIR : -------Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----- |
Pihak Dipublikasikan | Ya |