1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid, Toko Bangunan dan para pemiliknya yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Pantura, Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang-Jawa Tengah;

 

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid untuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan;

 

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid;

 

4. Menunjuk dan mengangkat Beni Heriyanto, SH., MH., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-180.AH.04.06-2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang berkantor pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Benz & Rekan yang beralamat Kantor di Jl. WR. Supratman, Perum Griya Indah, Blok H18/20, Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Tlp. 0857 1278 4341, email: Benzsya01@gmail.com, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid atau selaku Kurator dalam hal TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid dinyatakan pailit;

 

5. Memerintahkan Pengurus dari TERMOHON PKPU I/ TB. Anugrah, TERMOHON PKPU II/Aminudin Aziz dan TERMOHON PKPU III/ Ahmad Zahid dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat hari ke–45 (empat puluh lima) terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

 

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 

 

7. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERMOHON PKPU; 

 

Atau apabila Ketua Pengadialan melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, PEMOHON PKPU mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).