1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO;

4. Menunjuk dan mengangkat :

a. Erlan Nopri, S.H., M.Hum., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-229.AH.04.06-2023, tertanggal 8 Desember 2023, Alamat Kantor di Jl. Balirejo No.10 C, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta;

b. Hery Andi Syarif Siregar, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-188.AH.04.05-2023, tertanggal 06 Desember 2023, beralamat Kantor di Masahan, RT/RW 004/000. Kel/Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kab. Bantul. D.I.Yogyakarta;

Selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO atau selaku KURATOR dalam hal TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO dinyatakan Pailit.

5. Menetapkan sidang yang merupåkan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;

7. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU I/ CV. GARUDA SOLO PERKASA dan TERMOHON PKPU II/ LILIK SAPUTRO.