1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan secara hukum PARA TERMOHON PKPU, yaitu PT. MEI KARYA (TERMOHON PKPU I) ,  ADIZTYA WIBISAPUTRA (TERMOHON PKPU II) dan TRI WIDIA PUSPITASARI (TERMOHON PKPU II)  berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan a quo diucapkan;

 

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai permohonan ini;

 

4. Mengangkat :

 

MUHAMAD KADAFI, S.H., M.H. ., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.491AH.04.03-2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang berkantor pada saat ini di “LAW FIRM KADAFI & PARTNERS” Advokat dan Kurator  yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat V Nomor 17 RT 06 RW 05 Kemayoran Jakarta Pusat;

 

Selaku Pengurus dalam proses PKPU dan serta selaku Kurator dalam proses Kepailitan nantinya dalam perkara a quo;

 

5. Menetapkan imbalan jasa Para Pengurus dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diakhiri dan diumumkan;

 

6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aquo et bono).