1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap PT Sahabat Unggul International, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Raya Klepu KM 2,5 RT.007/RW.001, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk seluruhnya;

 

2. Menyatakan PT Sahabat Unggul International, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jl. Raya Klepu KM 2,5 RT.007/RW.001, Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan segala akibat hukumnya;

 

3. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

 

4. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai permohonan ini;

 

5. Menunjuk dan Mengangkat:

a. ANGGI PUTRA KUSUMA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU.AH.04.03.2021, Tertanggal 30 Maret 2021 yang beralamat di APK Partnership Law Office, Soho Pancoran, Splendor Tower 23th Floor 2306 S, Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 1-2, Jakarta Selatan;

 

b. ALBERTO SIREGAR, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-157.AH.04.06-2023, tertanggal 26 September 2023, beralamat di AHS LAW OFFICE, Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 No. 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi;

 

c. SEXIO YUNI NOOR SIDQI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) AHU-99.AH.04.06-2023 tanggal 7 Juni 2023, beralamat di Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, Apartemen Menteng Square, Tower A, Lt. 3, Unit QO-08, Jl. Matraman Raya No. 30-E, Jakarta Pusat 10430.

 

Ketiganya saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitor maupun dengan Kreditor, sehingga menurut Undang-Undang dapat bertindak Selaku Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan dan/atau Tim Kurator apabila TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit oleh karena gagal dalam PKPU.

 

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

 

7. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil Termohon PKPU serta Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;

 

8. Menetapkan imbalan jasa Para Pengurus dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

 

9. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono).