Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sementara  yang  diajukan  oleh  PEMOHON  PKPU  SUKARELA/PT.  PISMATEX TEXTILE INDUSTRY untuk seluruhnya;

2.  Menyatakan secara hukum PEMOHON PKPU SUKARELA PT. PISMATEX TEXTILE INDUSTRY berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai permohonan ini;

4.  Mengangkat :

(1) Saudara Dedi Suwasono, S.H., M.Kn., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-52, yang berkantor pada “Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS”, beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

(2) Saudara Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-57 AH.04.03-2019, yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XXXIII No. 18, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Indonesia, 10510;

(3) Saudara Amanda Risky Hutama, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-149

AH.04.03-2020, yang berkantor pada “Law Office DEDI SUWASONO &

PARTNERS”, beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

(4) Saudara  Iwan  Budisantoso,  S.H.,  M.Kn.,  Kurator  dan  Pengurus  yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-33 AH.04.03-2019, yang pada saat ini berkantor pada “Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS”, beralamat di Jalan Kimar I No. 236, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia;

Selaku Para Pengurus dalam proses PKPU dan serta selaku Para Kurator dalam

proses Kepailitan nantinya dalam perkara a quo;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diakhiri dan diumumkan;