TITUM:

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan fakta – fakta hukum tersebut duatas maka dengan kerendahan hati PEMOHON PRA - PERADILAN mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang CQ Majelis Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara A QUO agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PRA – PERADILAN dari PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap PENYITAAN yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT - 637/M.3/Fd.2/7/2022, Tanggal 10 Agustus 2022, Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 September 2022;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala PENETAPAN dan/atau Produk – Produk Hukum lainnya yang dikeluarkan oleh TERMOHON dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT - 637/M.3/Fd.2/7/2022, Tanggal 10 Agustus 2022, Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 September 2022;

4. Menyatakan TERMOHON dalam mengambil tindakan penyitaan bertentangan dengan pasal 38 JO pasal 39 ayat (1) KUHAP;

5. Menyatakan tidak sah atas penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap : Sertifikat Hak Milik Nomor 757 (ASLI)  yang terletak di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan candi Sari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur no. 9/Wonotingal/2001 tertanggal 16 Maret 2001, Seluas 722 M2 atas nama Agus Hartono;

6. Menghukum TERMOHON untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan barang hasil penyitaan Barang Bukti Yang Merupakan Harta Pailit PT. SERUNI PRIMA PERKASA ( Dalam Pailit ) Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 757 (ASLI) yang terletak di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan candi Sari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur no. 9/Wonotingal/2001 tertanggal 16 Maret 2001, Seluas 722 M2 atas nama Agus Hartono kepada pemiliknya melalui Pemohon dan mencabut pengumuman penyitaan yang ada di  Sertifikat Hak Milik Nomor 757;

7. Menyatakan TERMOHON tidak berwenang menangani Perkara aquo, karena Perkara aquo Masuk dalam Ranah Hukum Perdata dan tidak masuk dalam Ranah Hukum Pidana;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain. Mohon Putusan yang Seadil – adilnya. Ex aeqou et bono;