1.    Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU/Supriyanto dan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Para Termohon PKPU/Supriyanto untuk paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan;
2.    Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU/Supriyanto;

3.    Menunjuk dan mengangkat IRWAN, S.H., M.H. yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-3.AH.04.03-2019, tanggal 10 Janjuari 2019 yang berkantor di KANTOR HUKUM ENDANG SUHARTA & REKAN, Jalan Kolonel Sugiono  No. 14, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU/Supriyanto atau selaku Kurator dalam hal Para Termohon PKPU/Supriyanto jika dinyatakan pailit selaku pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU/Supriyanto atau selaku Kurator dalam hal Para Termohon PKPU/Supriyanto jika dinyatakan pailit;
4.    Memerintahkan Pengurus dari Para Termohon PKPU/Supriyanto untuk memanggil Para Termohon PKPU/Supriyanto dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;
5.    Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6.    Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon PKPU;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Pemohon PKPU mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).