| Kembali |
| Nomor Perkara | Pihak | Pihak | Status Perkara |
| 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg | ASEP MARYONO, SH | BENNY CHRISNAWAN | Pencabutan Perkara Banding |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 12 Des. 2019 |
| Klasifikasi Perkara | Tindak Pidana Korupsi |
| Nomor Perkara | 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg |
| Tanggal Surat Pelimpahan | Kamis, 12 Des. 2019 |
| Nomor Surat Pelimpahan | B-05/M.3.10/Ft.1/12/2019 |
| Pihak | |
| Pihak | |
| Pihak | |
| Dakwaan | PERTAMA Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KEDUA ----------- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-- ATAU KETIGA Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU KEEMPAT Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |
| Pihak Dipublikasikan | Ya |